Perdata dan Tata Usaha Negara

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut;
Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

Seksi Perdata;
Seksi Tata Usaha Negara;
Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.

Seksi Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.

Dalam melaksanakan tugas, seksi Perdata menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, menghimpun, penelitian, pengolahan, penelahaan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negari di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
Pemeriksaan register catatan sipil, balai harta peninggalan, pemeriksaan, pengajuan gugatan untuk kepentingan umum atas permohonan pailit, mengajukan gugatan supaya dicabutnya keberadaan suatu badan hukum, dibatalkannya suatu perkawinan dan gugatan perdata lainnya dalam rangka melindungi hak-hak keperdataan masyarakat;
Penyiapan bahan permintaan ke pengadilan untuk menetapkan seseorang yang mengganggu atau membahayakan orang lain atau lingkungan di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat tertentu yang ditunjuk;
Pelaksanaan gugatan perdata serta upaya hukum dan bertindak mewakili negara, pemerintah, BUMN, BUMD baik karena jabatan atau karena kuasa khusus;
Penyiapan bahan saran, konsepsi dan urusan pelaksanaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata;
Penelitian, pengelolahan laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat di bidang keperdataan;
Pemberian pertimbangan hukum dalam keperdataan baik diminta maupun tidak kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
Pelaksanaan somasi, negosiasi, mediasi, fasilitasi, konsultasi dan tindakan hukum lain di bidang perdata;
Menghimpun, mengadministrasikan dan menyediakan bahan telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum dan bantuan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Asisten Bidang bidang perdata dan tata usaha negara;
Penyiapan bahan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Seksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, menghimpun, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri didaerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
Pelaksanaan tindakan hukum untuk mewakili badan atau pejabat tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara;
Penelitian dan pengolahan terhadap laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat yang menyangkut masalah tata usaha negara;
Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi, konsultasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada Pejabat Negara, pemerintah, BUMN, BUMD yang digugat dalam sengketa tata usaha negara;
Menghimpun, mengadministrasikan, penyediaan bahan telahaan, saran, pendapat dibindang pelayanan hukum dan bantuan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Asisten Bidang bidang perdata dan tata usaha negara.

Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas mekakukan penyiapan bahan pengendalian penegakan, bantuan, pelayanan dan pertimbangan serta tindakan hukum lainnya di bidang permulihan dan perlingungan hak.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, menghimpun, penelitian, pengolahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
Pelaksanaan gugatan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan kekayaan negara;
Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
Pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam rangka pemulihan dan perlindungan hak;
Pelaksanaan tuntutan (Klaim) atas kekayaan negara atau uang pengganti hasil kejahatan yang ada di luar negeri;
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dalam rangka masalah pemulihan dan perlindungan hak;
Pelaksanaan eksaminasi perkara yang berkaitan dengan gugatan uang pengganti, ganti kerugian keperdataan dalam hukum lingkungan dan acara pemeriksaan acara praperadilan;
Menghimpun, mengadministrasikan dan menyediakan bahan telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum dan bantuan hukum dan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Perdata dan Tata Usaha Negara


Pejabat Struktural di Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jambi

AGUSTINUS WIJONO D., SH

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

DUMOLI SIANIPAR, SH. MH

KEPALA SEKSI TATA USAHA NEGARA

DWI ANITA,SH.MH

KASI PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN HAK

Scroll to Top